Kahmi Rembang - Dalam dinamika pembangunan nasional, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menempati posisi strategis sebagai jejaring intelektual, profesional, dan pemimpin publik yang tersebar di berbagai sektor. Sejak berdiri pada 1966, KAHMI tidak hanya menjadi wadah silaturahmi alumni HMI, tetapi juga ruang kontribusi bagi para anggotanya untuk terlibat langsung dalam kerja-kerja peradaban, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hingga penguatan masyarakat sipil.
Di tengah tantangan kebangsaan saat ini—ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga rendahnya literasi publik—kehadiran KAHMI menjadi penting sebagai motor penggerak perubahan yang memiliki modal sosial, jaringan pengetahuan, dan integritas moral. Data Bappenas menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan: lebih dari 20% wilayah rawan bencana ekologis, urbanisasi yang meningkat tanpa pengelolaan memadai, serta masih rendahnya indeks literasi dan inovasi dibanding negara-negara ASEAN. Tantangan ini memerlukan intervensi kolektif, termasuk dari organisiasi berbasis alumni seperti KAHMI.
Selama ini, KAHMI telah mengisi banyak ruang strategis: para alumninya berada di pemerintahan, parlemen, universitas, dunia usaha, lembaga riset, hingga organisasi kemasyarakatan. Jejaring luas ini memberikan peluang besar untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, berbasis data, serta berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Di beberapa daerah, misalnya, alumni HMI terlibat dalam program pemberdayaan UMKM, advokasi lingkungan, penguatan literasi digital, hingga tanggap bencana bersama masyarakat.
Namun, potensi besar ini harus dijaga dengan etika gerakan yang sehat. KAHMI tidak boleh terjebak sekadar dalam politik praktis atau kompetisi kekuasaan semata. Tugas historis organisasi ini adalah menjaga marwah intelektual dan moralitas kader, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan tetap dalam kerangka keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan sosial. Tanpa itu semua, KAHMI berisiko kehilangan kepercayaan publik dan menjauh dari tujuan awal pendiriannya.
Ke depan, KAHMI perlu memperkuat tiga agenda strategis. Pertama, nation building berbasis pengetahuan. Indonesia membutuhkan kontribusi alumni dalam bentuk riset, gagasan, dan inovasi sosial, terutama untuk menjawab tantangan energi, pangan, teknologi, dan lingkungan. Kedua, penguatan ekonomi umat melalui kerja kolaboratif antarwilayah, membentuk ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketiga, membangun budaya literasi publik melalui penulisan, jurnal, media, dan ruang diskusi agar masyarakat semakin cerdas dalam menyikapi arus informasi.
Dengan modal sejarah dan kapasitas kader yang kuat, KAHMI memiliki peluang besar untuk menjadi lokomotif perubahan dalam pembangunan nasional. Indonesia tidak hanya membutuhkan pemimpin, tetapi juga pemikir, inovator, serta agen perubahan yang mampu bekerja melampaui sekat politik dan kepentingan golongan.
Jika KAHMI terus merawat tradisi intelektual, menjaga integritas moral, serta memperluas kerja-kerja sosialnya, maka kontribusinya bagi negeri bukan hanya sekadar retorika organisasi, tetapi warisan nyata bagi generasi mendatang. Sebab pada akhirnya, membangun negeri bukan soal siapa yang paling tinggi suaranya, melainkan siapa yang paling konsisten bekerja untuk kebaikan bersama.
Penulis: Redaksi
